Proses langkah demi langkah untuk membuka perusahaan perjalanan di Thailand 2026 (AZ)
Konten artikel
- 1. Mengapa bisnis Vietnam harus membuka perusahaan perjalanan di Thailand?
- 2. Jenis perusahaan perjalanan yang diizinkan didirikan di Thailand
- 3. Syarat Pendirian Perusahaan Perjalanan di Thailand (2025)
- 4. Lisensi dan sertifikat yang diperlukan untuk perusahaan perjalanan di Thailand
- 5. Prosedur pendirian perusahaan perjalanan di Thailand
- 7. Kewajiban bisnis setelah mendirikan perusahaan perjalanan di Thailand
- 8. Bagaimana GLA mendukung bisnis dalam mendirikan bisnis pariwisata di Thailand?
- 9. Pertanyaan yang sering diajukan tentang pendirian bisnis pariwisata di Thailand
Perkembangan industri pariwisata yang pesat dan kebijakan investasi asing yang terbuka telah mengubah Thailand menjadi pasar yang menarik bagi para pelaku bisnis yang ingin memperluas operasi di bidang perjalanan, perhotelan, dan jasa pariwisata.
Banyak bisnis Vietnam yang saat ini mengoperasikan tur ke Thailand atau memiliki jumlah pelanggan tetap dari Vietnam ke Thailand, tetapi menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan tur, menandatangani kontrak, atau membuka rekening bank resmi di negara tersebut. Oleh karena itu, mendirikan perusahaan di Thailand Bisnis pariwisata merupakan langkah strategis untuk membantu bisnis melegalkan operasi dan memperluas saluran bisnis berkelanjutan di salah satu pasar pariwisata paling dinamis di Asia Tenggara.
Artikel ini akan membantu Anda memahami proses, ketentuan, biaya, dan insentif saat mendirikan perusahaan perjalanan di Thailand pada tahun 2025, beserta pengalaman praktis sehingga bisnis Vietnam dapat menerapkannya dengan mudah dan paling efektif.
1. Mengapa bisnis Vietnam harus membuka perusahaan perjalanan di Thailand?
Dengan pulihnya industri pariwisata global yang pesat, Thailand telah muncul sebagai salah satu destinasi paling menarik di Asia Tenggara bagi wisatawan dan investor. Dengan lebih dari 26,8 juta pengunjung internasional dan perkiraan pendapatan pariwisata sebesar 38 juta USD Pada tahun 2025, Thailand akan menjadi pusat bisnis pariwisata internasional (The Hub of Tourism in Asia) yang menjadi sasaran pengembangan jangka panjang Pemerintah.
Berikut adalah alasan mengapa bisnis Vietnam harus segera memanfaatkan peluang untuk mendirikan perusahaan perjalanan di Thailand:
Lingkungan investasi terbuka, insentif yang jelas bagi perusahaan asing
Pemerintah Thailand sangat mendorong investasi asing di sektor jasa, terutama pariwisata, perhotelan, transportasi, dan akomodasi. Para pelaku bisnis menikmati:
- Insentif pajak dan dukungan visa jangka panjang untuk investor.
- Prosedur hukum yang transparan, pendaftaran online yang cepat.
- Dukungan dari lembaga regulasi seperti DBD dan DOT membantu bisnis asing dengan mudah mendaftar untuk mendapatkan izin usaha pariwisata.
Lokasi geografis dekat Vietnam, biaya operasional rendah
Penerbangan dari Vietnam ke Thailand hanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam, dan biaya sewa kantor, staf, dan operasional di Bangkok, Chiang Mai, atau Phuket masih jauh lebih rendah daripada di Singapura atau Malaysia. Hal ini membantu bisnis Vietnam:
- Mengoptimalkan biaya investasi awal.
- Pengoperasian jarak jauh yang nyaman, mudah terbang untuk bekerja, survei, atau menandatangani kemitraan.
Pasar pariwisata Thailand tumbuh pesat
Menurut statistik terbaru, industri pariwisata Thailand pada tahun 2025 akan mencatat pertumbuhan dengan lebih dari 26,8 juta pengunjung internasional, menghasilkan pendapatan sebesar 1,24 triliun Baht (setara dengan 38 miliar USD).
Secara khusus, Pemerintah Thailand berfokus pada:
- Meningkatkan kualitas wisatawan (dari “kuantitas” menjadi “nilai”).
- Menarik model layanan kelas atas seperti kesehatan, MICE, resor, wisata medis.
Hal ini membuka peluang besar bagi bisnis Vietnam yang memiliki kekuatan di bidang tur keluar, tur masuk, perjalanan digital, operator OTA atau B2B.
Peluang untuk memperluas pasar dan melegalkan kegiatan pariwisata internasional
Mendirikan perusahaan perjalanan di Thailand membantu bisnis Vietnam:
- Secara aktif mengoperasikan tur di Thailand, menandatangani kontrak langsung dengan hotel, perusahaan bus, dan mitra lokal.
- Legalkan kegiatan bisnis di pasar internasional, hindari ketergantungan pada perantara.
- Meningkatkan reputasi merek, menjangkau pelanggan dengan mudah di kawasan ASEAN dan internasional.
Mempromosikan kerja sama bilateral Vietnam-Thailand
Vietnam dan Thailand memiliki budaya yang mirip, hubungan diplomatik dan pariwisata yang erat, dengan jutaan pengunjung dua arah setiap tahun.
Bisnis Vietnam dapat memanfaatkan ini untuk:
- Mengembangkan wisata bilateral antara Vietnam dan Thailand,
- Membangun rantai nilai pariwisata dua arah,
- Dan secara bertahap meluas ke pasar transit seperti Laos, Kamboja, Myanmar.
Peluang bagi bisnis dengan kemampuan teknologi dan pemasaran
Pemerintah Thailand memprioritaskan bisnis asing dengan kekuatan dalam teknologi pariwisata, pemasaran digital, dan platform layanan pariwisata daring.
Jika bisnis Vietnam memiliki fondasi yang kuat di bidang-bidang berikut:
- Perjalanan Digital / Sistem Pemesanan / Afiliasi OTA.
- Strategi pemasaran masuk dan keluar.
- Membangun sistem operator tur B2B.
Perusahaan dapat sepenuhnya menjadi mitra strategis dalam rantai nilai pariwisata Thailand, tidak hanya mendatangkan wisatawan ke Thailand tetapi juga mendistribusikan dan menghubungkan produk pariwisata Thailand ke wilayah tersebut.
2. Jenis perusahaan perjalanan yang diizinkan didirikan di Thailand
Ketika berinvestasi di sektor pariwisata di Thailand (agen perjalanan), perusahaan asing dapat memilih salah satu model hukum berikut, tergantung pada tujuan bisnis, skala operasi, dan cakupan hukum yang diinginkan. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang secara langsung memengaruhi kemampuan kepemilikan modal, hak pengelolaan, dan kewajiban perpajakan perusahaan.
2.1 Perusahaan Terbatas Thailand
Ini adalah jenis yang paling populer bagi investor asing ketika mereka ingin membuka perusahaan di Thailand. Perusahaan diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan komersial, menyediakan layanan pariwisata, menyelenggarakan tur, dan menandatangani kontrak langsung dengan mitra dan pelanggan.
- Membutuhkan setidaknya tiga pemegang saham, di mana pihak Thailand harus memegang setidaknya 51% dari modal dasar, kecuali jika memiliki lisensi khusus.
- Perusahaan harus memiliki alamat kantor yang sah, perwakilan resmi di Thailand, dan sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan, akuntansi, dan asuransi sosial.
Ini adalah pilihan ideal bagi bisnis Vietnam yang ingin menjalankan bisnis secara legal dan jangka panjang di Thailand, terutama di bidang pariwisata masuk dan keluar.
2.2 Kantor Perwakilan
Kantor perwakilan merupakan bentuk yang cocok bagi bisnis yang tidak ingin berbisnis secara langsung, tetapi hanya ingin mempromosikan merek mereka, meneliti pasar, atau mendukung perusahaan induk mereka di Vietnam.
- Tidak diizinkan untuk menghasilkan pendapatan atau menandatangani kontrak bisnis di Thailand.
- Fungsi utamanya meliputi: mengumpulkan informasi pasar, memantau kontrak, mencari mitra, mempromosikan produk dan layanan pariwisata.
- Perusahaan induk di Vietnam perlu menunjukkan kapasitas keuangan dan memberikan dokumen hukum yang sah untuk mendapatkan izin operasi.
Bagi bisnis yang baru memasuki pasar, formulir ini membantu membangun jaringan mitra, memahami kebutuhan wisatawan dan kebijakan setempat sebelum melakukan investasi besar.
2.3 Kantor Cabang (Cabang perusahaan asing)
Cabang merupakan pilihan yang tepat bagi perusahaan perjalanan internasional yang mempunyai prestise, merek, dan sistem pelanggan yang stabil di luar negeri.
- Cabang dapat menandatangani kontrak bisnis, melakukan transaksi komersial dan memperoleh pendapatan di Thailand.
- Namun, ruang lingkup operasinya dibatasi oleh lisensi pendaftaran dan tunduk pada manajemen ketat oleh Kementerian Perdagangan Thailand.
- Perusahaan perlu membuktikan kemampuan keuangan perusahaan induk dan menunjuk perwakilan di Thailand untuk mengambil tanggung jawab hukum.
Model ini cocok untuk bisnis Vietnam yang sudah aktif di bidang tur internasional, MICE atau layanan paket wisata, dan ingin memperluas kehadiran merek mereka di Thailand.
2.4 Perusahaan BOI (Perusahaan yang disetujui oleh Dewan Investasi Thailand – BOI)
Perusahaan ini memiliki lisensi dari BOI (Dewan Investasi) nikmati banyak penawaran khusus, termasuk:
- 100% milik asing, tidak perlu pemegang saham Thailand.
- Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan selama 3–8 tahun.
- Hak sewa tanah jangka panjang dan dukungan penerbitan visa dan izin kerja bagi karyawan asing.
Namun, untuk memenuhi syarat, bisnis harus memenuhi kriteria investasi strategis Thailand seperti: menerapkan teknologi tinggi dalam pariwisata, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, berinvestasi dalam infrastruktur pariwisata atau menciptakan produk pariwisata baru.
3. Syarat Pendirian Perusahaan Perjalanan di Thailand (2025)
Untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan perjalanan secara legal di Thailand, perusahaan asing perlu memenuhi sejumlah persyaratan hukum dan profesional tertentu. Persyaratan ini ditetapkan untuk memastikan transparansi dan reputasi perusahaan, serta menjaga kualitas layanan pariwisata domestik.
Memiliki mitra atau direktur Thailand
Berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagian besar perusahaan asing yang mendaftar untuk beroperasi di Thailand harus memiliki setidaknya satu pemegang saham atau direktur asal Thailand. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan domestik dan kemudahan dalam berurusan dengan otoritas Thailand.
Namun, jika perusahaan disetujui oleh Dewan Investasi Thailand (BOI), investor asing dapat memiliki 100% modal dasar, tanpa memerlukan mitra Thailand. Mekanisme preferensial ini diperuntukkan bagi proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan - pariwisata atau penerapan teknologi tinggi.
Memiliki alamat kantor yang valid di Thailand
Perusahaan harus mendaftarkan alamat kantor fisik, memiliki perjanjian sewa yang jelas, dan memiliki izin untuk menggunakannya sebagai kantor pusat. Otoritas yang berwenang (DBD atau DOT) dapat melakukan inspeksi lokasi untuk memverifikasi legalitas alamat tersebut sebelum memberikan izin.
Kantor harus memenuhi persyaratan minimum luas, fasilitas, papan nama perusahaan, dan sistem pencatatan pelanggan. Bagi industri pariwisata, hal ini juga merupakan faktor yang menunjukkan profesionalisme dan prestise saat menerima tamu atau mitra.
Izin Usaha Pariwisata
Jenis usaha pariwisata tertentu, terutama Operator Tur dan Agen Perjalanan, diharuskan memperoleh Lisensi Pariwisata dari Departemen Pariwisata Thailand (DOT).
Dokumen aplikasi biasanya meliputi:
- Sertifikat pendaftaran perusahaan dari DBD.
- Profil perwakilan hukum.
- Kontrak sewa kantor.
- Bukti modal investasi.
- Sertifikat profesional direktur atau pengalaman perjalanan.
Memiliki lisensi ini memungkinkan bisnis untuk menandatangani kontrak tur, menyelenggarakan paket wisata, dan berpromosi secara legal di Thailand.
Perwakilan hukum yang berpengalaman di industri pariwisata
Perwakilan (Direktur Pelaksana) perusahaan perjalanan di Thailand harus memiliki pengalaman kerja atau sertifikat profesional di bidang pariwisata dan perjalanan. Persyaratan ini memastikan bahwa perusahaan tersebut mampu menyediakan layanan profesional yang memenuhi standar layanan pariwisata internasional.
Jika perusahaan memiliki direktur asing, individu ini perlu diberikan visa bisnis (Visa Non-B) dan izin kerja (Izin Kerja) sebelum memulai operasi.
Rasio staf Thailand dan asing
Thailand memiliki peraturan tentang perekrutan personel untuk perusahaan, khususnya:
- Untuk Perusahaan Terbatas: perusahaan harus memastikan rasio 4 karyawan Thailand untuk setiap 1 karyawan asing yang diberikan izin kerja.
- Untuk kantor perwakilan: rasio yang ditentukan adalah 1 karyawan Thailand untuk 1 karyawan asing.
Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kesempatan kerja dan mendorong bisnis untuk berkontribusi terhadap pasar tenaga kerja domestik di Thailand.
4. Lisensi dan sertifikat yang diperlukan untuk perusahaan perjalanan di Thailand
Agar agen perjalanan dapat beroperasi secara legal di Thailand, bisnis tersebut wajib memiliki semua lisensi dan sertifikasi yang diperlukan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah. Berikut adalah daftar lisensi penting yang perlu Anda ketahui:
1. Izin Usaha Pariwisata
Ini adalah lisensi wajib yang dikeluarkan oleh Departemen Pariwisata (DOT) untuk semua bisnis yang beroperasi di industri pariwisata.
Ada tiga jenis lisensi utama:
- Lisensi Masuk: Untuk perusahaan yang menyambut tamu internasional ke Thailand.
- Lisensi Keluar: Untuk perusahaan yang membawa wisatawan Thailand atau asing ke negara lain.
- Lisensi Domestik: Untuk operator tur di Thailand.
Dokumen aplikasi meliputi: pendaftaran usaha, kontrak sewa kantor, bukti modal minimum, kualifikasi/pengalaman penanggung jawab dan asuransi perjalanan.
2. Sertifikat kelayakan jabatan untuk beroperasi
Kantor perusahaan harus diverifikasi sebagai alamat sebenarnya, memiliki tanda, luas minimum, dan staf tetap.
DOT akan melakukan inspeksi sebelum memberikan izin usaha pariwisata.
Jika menyewa kantor berlayanan atau ruang kerja bersama, pastikan perjanjian sewa tersebut sah dan memiliki bukti foto.
3. Daftar untuk kode pajak (ID Pajak)
Setiap perusahaan di Thailand diharuskan mendaftar untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak di Departemen Pendapatan dalam waktu 60 hari sejak pendirian.
Kode pajak menjadi dasar untuk mendeklarasikan pajak penghasilan badan, PPN, dan pajak pemotongan.
4. Asuransi Bisnis Pariwisata
Asuransi usaha pariwisata merupakan syarat wajib saat mengajukan Izin Usaha Pariwisata.
Asuransi mencakup manfaat utama: asuransi tanggung jawab perdata, kecelakaan pelanggan, dan kerusakan properti selama operasi tur.
Premi dan batasan asuransi bergantung pada ukuran bisnis dan jenis perjalanan (masuk, keluar, domestik).
5. Pendaftaran merek dagang pariwisata (jika ada)
Jika suatu bisnis ingin membangun mereknya sendiri untuk layanan wisata atau wisata, ia harus mendaftarkan merek dagang di Departemen Kekayaan Intelektual (DIP) untuk melindungi hak kekayaan intelektual.
Pendaftaran membantu bisnis menghindari sengketa merek dagang, menciptakan keuntungan saat bekerja sama secara internasional atau berpromosi daring.
5. Prosedur pendirian perusahaan perjalanan di Thailand
Proses pendirian perusahaan perjalanan di Thailand dianggap transparan, cepat, dan dapat dilakukan secara daring melalui lembaga manajemen pemerintah. Namun, untuk mendapatkan izin operasional di bidang pariwisata dan perjalanan, bisnis harus sepenuhnya mematuhi 7 langkah dasar berikut:
Langkah 1: Riset pasar dan penentuan model bisnis
Sebelum melanjutkan prosedur, Anda harus meneliti pasar pariwisata Thailand dengan cermat untuk menentukan segmen yang tepat (pariwisata domestik, wisata inbound, outbound, atau wisata tematik). Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:
- Tren pariwisata terkini di Thailand (kesehatan, MICE, pariwisata hijau, dll.).
- Tingkat persaingan antar perusahaan yang ada.
- Perilaku dan selera wisatawan internasional dan domestik.
- Peluang kerjasama dengan hotel, maskapai penerbangan, agen lokal.
Memahami pasar membantu bisnis memilih arah operasi yang tepat dan memudahkan pengajuan lisensi di kemudian hari.
Langkah 2: Beri nama dan daftarkan bisnis Anda dengan DBD
Perusahaan perlu memilih nama perusahaan dalam bahasa Inggris atau Thailand, dan memastikan nama tersebut tidak diduplikasi atau melanggar peraturan merek dagang. Kemudian, lanjutkan dengan memesan nama perusahaan di Departemen Pengembangan Bisnis (DBD).
Setelah nama disetujui, bisnis mengajukan aplikasi pendaftaran termasuk:
- Formulir pendaftaran perusahaan.
- Anggaran Dasar.
- Daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan.
- Informasi direktur, perwakilan hukum.
- Alamat kantor yang valid di Thailand.
Waktu pemrosesan aplikasi biasanya memakan waktu 3-5 hari kerja, setelah itu bisnis akan menerima Sertifikat Pendirian Perusahaan.
Langkah 3: Mengadakan kongres pendirian dan melengkapi dokumen hukum
Setelah mendapat persetujuan DBD, perusahaan perlu menyelenggarakan Rapat Statuta untuk menyetujui:
- Piagam perusahaan, rasio kontribusi modal, hak-hak pemegang saham;
- Pengangkatan direktur, perwakilan hukum;
- Persetujuan Nota Kesepahaman (MoU).
GLA dapat membantu bisnis dalam menyusun MOA, risalah rapat, dan melengkapi dokumen untuk diserahkan ke DBD dalam waktu 3 bulan sejak tanggal rapat pendirian.
Langkah 4: Buka rekening bank perusahaan di Thailand
Bisnis perlu membuka rekening bank perusahaan untuk melakukan transaksi keuangan dan menunjukkan kapasitas modal.
Dokumen pembukaan rekening biasanya meliputi:
- Sertifikat Pendaftaran Usaha dari DBD.
- Paspor atau kartu identitas direktur.
- Piagam perusahaan dan resolusi dewan.
- Bukti alamat kantor pusat di Thailand.
Banyak bank besar seperti Bangkok Bank, SCB, dll. menyediakan layanan untuk mendukung bisnis asing dalam membuka rekening dengan proses yang fleksibel dan dukungan bahasa Inggris.
Langkah 5: Daftar untuk kode pajak dan PPN
Setelah menyelesaikan prosedur hukum, bisnis perlu mendaftarkan kode pajak (NPWP) ke Departemen Pendapatan untuk membayar pajak penghasilan badan.
Jika pendapatan yang diharapkan melebihi 1,8 juta Baht/tahun, perusahaan perjalanan Thailand harus mendaftar pajak pertambahan nilai (PPN).
Selain itu, GLA akan mendukung bisnis dalam mendaftarkan asuransi sosial bagi karyawan (termasuk warga negara Thailand dan asing) dalam waktu 30 hari sejak tanggal pertama perekrutan.
Pendaftaran pajak membantu perusahaan Thailand melegalkan kegiatan bisnis mereka dan menghindari risiko selama audit atau inspeksi di masa mendatang.
Langkah 6: Mendaftar Izin Usaha Pariwisata
Ini adalah langkah terpenting bagi suatu bisnis untuk mendapatkan izin operasional layanan wisata paket. Permohonan izin diajukan kepada Dinas Pariwisata (DOT), termasuk:
- Sertifikat Pendaftaran Usaha (DBD).
- Kontrak sewa kantor dan gambar kantor pusat.
- Bukti modal investasi.
- Resume direktur, sertifikasi atau pengalaman industri pariwisata.
- Asuransi Bisnis Pariwisata.
Waktu pemrosesan biasanya 10-15 hari kerja. Setelah mendapatkan izin, bisnis dapat mempromosikan, menyelenggarakan tur, dan bekerja sama dengan agen perjalanan domestik dan asing.
Langkah 7: Ajukan visa/izin kerja
Jika perusahaan memiliki direktur atau karyawan asing, perusahaan perlu:
- Ajukan permohonan visa bisnis Non-B di Kedutaan Besar Thailand atau Departemen Imigrasi.
- Kemudian, perusahaan perlu mengajukan Izin Kerja di Kementerian Tenaga Kerja Thailand.
Perusahaan Thailand harus membuktikan bahwa mereka memiliki setidaknya 2–4 pekerja Thailand untuk setiap izin kerja yang dikeluarkan untuk warga negara asing. Hal ini merupakan persyaratan wajib untuk memastikan kesempatan kerja bagi pekerja lokal.
Langkah 8: Menyelesaikan akuntansi dan deklarasi pajak berkala
Setelah perusahaan mulai beroperasi, badan usaha harus melaksanakan kewajibannya sepenuhnya. Akuntansi dan Pajak Thailand, termasuk:
- Deklarasi PPN bulanan.
- Laporan pajak penghasilan badan tahunan.
- Menyerahkan laporan keuangan ke DBD dan Departemen Pendapatan.
- Mendaftarkan dan membayar asuransi sosial bagi karyawan.
Menjaga kepatuhan akuntansi dan pajak secara teratur membantu bisnis melindungi reputasi mereka, menghindari denda administratif, dan memastikan kelayakan untuk pembaruan lisensi pariwisata tahunan.
7. Kewajiban bisnis setelah mendirikan perusahaan perjalanan di Thailand
Setelah menyelesaikan proses pendaftaran dan resmi beroperasi, bisnis pariwisata di Thailand harus sepenuhnya mematuhi kewajiban hukum, perpajakan, dan manajemen operasional sebagaimana ditetapkan oleh otoritas terkait. Berikut adalah persyaratan penting yang perlu Anda perhatikan:
Menyerahkan laporan keuangan tahunan
Setiap tahun, perusahaan harus menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Departemen Pengembangan Bisnis (DBD) dan Departemen Pendapatan Thailand.
Laporan harus menunjukkan pendapatan, pengeluaran, laba, dan kewajiban pajak dengan jelas.
Batas waktu penyerahan biasanya dalam waktu 5 bulan sejak akhir tahun fiskal.
Pendaftaran dan deklarasi PPN
Perusahaan dengan pendapatan lebih dari 1,8 juta Baht/tahun diharuskan mendaftar untuk kode PPN.
PPN di Thailand saat ini sebesar 7%, yang berlaku untuk sebagian besar layanan, termasuk layanan pariwisata.
Bisnis harus melaporkan dan membayar pajak setiap bulan, yang dapat dilakukan secara daring melalui sistem e-Filing Departemen Pendapatan.
Perpanjangan Izin Pariwisata
Lisensi yang dikeluarkan oleh Departemen Pariwisata (DOT) biasanya berlaku selama 2 tahun.
Bisnis perlu menyerahkan aplikasi perpanjangan tepat waktu beserta catatan keuangan, bukti operasi hukum, dan asuransi tanggung jawab pelanggan.
Jika perpanjangan tidak tepat waktu, perusahaan Thailand tersebut dapat dikenakan denda atau operasi pariwisatanya dihentikan.
Manajemen sumber daya manusia dan kontrak pemandu wisata
Semua pemandu wisata yang bekerja untuk perusahaan harus memiliki lisensi sah yang dikeluarkan oleh DOT.
Perusahaan harus menandatangani kontrak kerja yang jelas, mendaftar untuk asuransi sosial, dan mematuhi peraturan tentang upah, jam kerja, dan tunjangan.
Memastikan kepatuhan terhadap peraturan asuransi perjalanan dan keselamatan pelanggan
Bisnis harus membeli asuransi perjalanan wajib, termasuk kecelakaan, medis, dan kompensasi risiko untuk tamu.
Jika terjadi insiden, perusahaan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang guna memberikan kompensasi dan dukungan kepada pelanggan dengan segera.
Catatan: Otoritas Thailand secara ketat mengontrol bisnis pariwisata dengan investasi asing. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan pencatatan keuangan yang teratur bukan hanya prasyarat bagi kestabilan operasional perusahaan pariwisata Thailand, tetapi juga prasyarat untuk menjaga reputasi dan memperbarui izin pariwisata jangka panjang.
8. Bagaimana GLA mendukung bisnis dalam mendirikan bisnis pariwisata di Thailand?
GLA menyediakan konsultasi dan dukungan dengan solusi lengkap untuk membantu bisnis dengan mudah mendirikan dan mengoperasikan perusahaan perjalanan di Thailand dari tahap hukum awal hingga implementasi aktual.
- Konsultasi tentang strategi investasi & jenis yang sesuai: Menganalisis model bisnis, skala dan tujuan untuk memilih jenis perusahaan (Thai Limited, BOI, Cabang, dll.) yang cocok untuk perusahaan Vietnam.
- Dukungan dalam menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendaftaran perusahaan: Menyusun piagam, daftar pemegang saham, dokumen hukum dan bekerja langsung dengan Departemen Pengembangan Bisnis (DBD).
- Konsultasi Pendaftaran Lisensi Pariwisata: Petunjuk lengkap tentang proses, persyaratan modal, dan dokumen yang harus diserahkan ke Departemen Pariwisata (DOT).
- Dukungan untuk pembukaan rekening bank perusahaan di Thailand: Konsultasi tentang pemilihan bank, menyiapkan dokumen dan mendampingi selama sesi kerja dengan bank.
- Daftarkan kode pajak & PPN, siapkan sistem akuntansi awal: Pastikan bisnis sepenuhnya mematuhi kewajiban pajak sejak tahap awal.
- Konsultasi Visa dan Izin Kerja untuk direktur dan karyawan asing.
- Dukungan untuk menyewa alamat kantor yang sah & layanan perwakilan hukum di Thailand.
- Pendampingan setelah mendirikan perusahaan Thailand: Dukungan dengan pelaporan berkala, pembaruan lisensi, dan konsultasi kepatuhan hukum saat bisnis mulai beroperasi.
9. Pertanyaan yang sering diajukan tentang pendirian bisnis pariwisata di Thailand
9.1 Berapa modal dasar minimum untuk membuka perusahaan perjalanan di Thailand?
Hukum Thailand tidak menetapkan jumlah modal wajib untuk semua jenis bisnis, tetapi jika bisnis tersebut dianggap “asing” berdasarkan FBA atau proyek tersebut memerlukan perizinan khusus, biasanya diperlukan modal minimum sebesar 2 juta baht atau 3 juta baht, tergantung pada industrinya.
Selain itu, untuk mengajukan lisensi atau insentif BOI tertentu, modal yang dibutuhkan mungkin berbeda.
GLA akan menganalisis model operasi Anda dan memberi saran tentang tingkat modal yang tepat, serta menyiapkan dokumen untuk membuktikan sumber modal bila diperlukan.
9.2 Bisakah perusahaan perjalanan asing memiliki 100% modal?
Dalam banyak kasus, BOI memperbolehkan bisnis pariwisata memiliki 100% kepemilikan asing jika proyek disetujui.
Namun, sektor yang termasuk dalam daftar perlindungan Thailand di bawah FBA masih memiliki batasan 49% atau memerlukan lisensi khusus.
GLA memiliki pengalaman dalam pengajuan BOI dan akan menilai kelayakan Anda untuk mendapatkan insentif guna memaksimalkan kepemilikan Anda.
9.3 Apa saja insentif investasi dari BOI (Badan Penanaman Modal) untuk bisnis pariwisata?
Pemerintah Thailand melalui BOI (Badan Penanaman Modal) telah memperkenalkan berbagai kebijakan insentif untuk menarik minat bisnis internasional berinvestasi di sektor pariwisata. Jika proyek pariwisata memenuhi persyaratan, bisnis dapat menerima insentif berikut:
- Pembebasan pajak penghasilan badan selama 3–8 tahun tergantung pada jenis kegiatan dan kontribusi proyek terhadap industri pariwisata.
- Dukungan untuk pemrosesan visa dan izin kerja yang cepat bagi investor, ahli, atau personel asing, membantu mempersingkat waktu pelaksanaan proyek.
- Pembebasan pajak impor atas peralatan pariwisata seperti bus antar-jemput penumpang, kapal laut, peralatan untuk pengoperasian tempat hiburan, atau kendaraan untuk kegiatan pariwisata.
- Dengan diperbolehkannya kepemilikan asing sebesar 100%, maka perusahaan akan memiliki hak pengelolaan penuh, tanpa dibatasi pada rasio kepemilikan sebagaimana ketentuan umum (49%).
9.4 Apakah perusahaan perjalanan Thailand harus mendaftar pajak dan PPN segera setelah didirikan?
Setelah pendirian, perusahaan wajib mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam waktu 60 hari. Jika pendapatan yang diharapkan atau aktual melebihi ambang batas yang ditentukan (lebih dari 1.8 juta baht/tahun), perusahaan Thailand wajib mendaftarkan PPN dalam waktu 30 hari sejak ambang batas tersebut terlampaui.
GLA menyediakan paket lengkap layanan akuntansi pajak perusahaan Thailand, membantu Anda mendaftar pajak, melaporkan PPN, dan menyiapkan laporan sesuai peraturan.
Artikel ini diterbitkan oleh GLA pada 07 Agustus 11. Hak cipta dan konten yang menyertainya adalah kekayaan intelektual GLA. Semua hak dilindungi undang-undang.
Panduan dan isinya hanya untuk informasi umum dan tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan dan nasihat khusus mengenai akuntansi, perpajakan, hukum, atau nasihat profesional lainnya. Pembaca harus berkonsultasi dengan penasihat profesional mengenai isu-isu tertentu.